Gelombang dorongan untuk melakukan perombakan kabinet kembali mencuat seiring kritik terhadap penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera yang dinilai belum menunjukkan hasil maksimal. Pemerintah didesak melakukan penilaian menyeluruh terhadap kinerja para menteri yang dianggap tidak mampu menjalankan tugas secara efektif di lapangan. Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, menyatakan bahwa situasi ini menjadi momentum yang tepat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi kabinet secara objektif dengan mengedepankan capaian kerja, bukan semata pertimbangan politik. Menurut Akbar, perombakan kabinet perlu dilakukan terhadap pejabat yang dinilai gagal memenuhi tanggung jawabnya dalam situasi krisis. Ia menilai reshuffle seharusnya menjadi instrumen perbaikan tata kelola pemerintahan. Akbar menyoroti lemahnya respons serta buruknya koordinasi antarinstansi dalam penanganan bencana di Sumatera sebagai indikator ketidakmampuan sebagian menteri dalam mengambil keputusan cepat dan terukur. Kondisi tersebut, lanjutnya, tidak boleh terus dibiarkan karena berdampak langsung pada keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana merupakan ujian nyata bagi kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajerial para pembantu presiden. Ketika prosesnya dinilai lamban dan tidak terorganisir, hal itu mencerminkan persoalan serius dalam sistem kerja pemerintahan. Mantan politisi Partai NasDem tersebut pun meminta Presiden Prabowo untuk berani mengambil langkah tegas dengan mencari sosok-sosok yang benar-benar memahami mekanisme kerja pemerintahan serta memiliki kompetensi dalam manajemen krisis. Menurutnya, kepentingan publik dan keselamatan warga harus menjadi prioritas utama di atas pertimbangan lainnya.
Evaluasi Penanganan Bencana dan Pergantian Menteri: Kritik Terhadap Presiden
