Puluhan warga yang menjadi korban dugaan penipuan investasi tanah kavling ‘Tahfidz’ di kawasan Ekowisata Sentul menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Bogor dan Kantor Bupati Bogor, di Pemda Cibinong. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap lambannya respons Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kepolisian terhadap pengaduan yang telah dilayangkan sejak Agustus lalu. Para korban menuntut Bupati Bogor segera turun tangan untuk menyelesaikan kasus yang ditaksir merugikan warga hingga puluhan miliar rupiah. Unjuk rasa ini difasilitasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Benteng Perjuangan Rakyat, dengan kasus ini telah tercatat dalam Laporan Polisi tertanggal 23 Agustus 2025.
Para korban berasal dari berbagai daerah yang telah melunasi pembayaran kavling di dua lokasi. Namun, hingga akhir tahun 2025, ratusan pembeli mengaku belum menerima hak atas tanah maupun fisik lahan yang dijanjikan. Direktur LBH Benteng Perjuangan Rakyat, Andi Muhammad Yusuf, menyatakan aksi ini didasari kekecewaan mendalam atas sikap diam DPRD dan Bupati Bogor. Dalam aksinya, massa membawa poster dan spanduk berisi sejumlah tuntutan utama, seperti meminta DPRD agar segera memanggil pihak pengembang melalui rapat dengar pendapat (RDP). Selain itu, massa menuntut Bupati Bogor untuk mengevaluasi dan mencabut izin operasional pengembang jika terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Para korban juga menuntut pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah untuk mengusut dugaan keterlibatan oknum pejabat dalam proses perizinan proyek kavling bodong tersebut. LBH Benteng Perjuangan Rakyat memberikan ultimatum kepada pemerintah daerah, bahwa jika tidak ada langkah konkret dari Pemkab Bogor dalam 14 x 24 jam, mereka akan membawa kasus ini ke tingkat provinsi dan nasional. Andi juga menegaskan bahwa jangan biarkan Kabupaten Bogor menjadi surga bagi pengembang nakal, karena rakyat sudah kehilangan tabungan seumur hidup mereka akibat praktik mafia tanah ini.
