Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan tegas menyatakan komitmennya dalam memberantas praktik curang dalam perdagangan beras. Dalam kesempatan pidato di peringatan Harlah ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Prabowo mengungkapkan bahwa modus operandi penyalahgunaan harga dan repackaging beras subsidi telah merugikan negara sebesar Rp100 triliun setiap tahun. Beliau menyoroti bahwa perusahaan-perusahaan terlibat dalam kecurangan tersebut sejumlah 212 perusahaan penggiling padi yang telah terbukti melanggar aturan. Menurutnya, tindakan tidak jujur seperti itu merupakan kejahatan ekonomi yang menguras kekayaan rakyat dan bertentangan dengan prinsip konstitusi. Prabowo pun menegaskan bahwa dana sebesar itu seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan layanan dasar bagi masyarakat, seperti sekolah, rumah sakit, dan pesantren di seluruh Indonesia. Sebagai tindakan penegakan hukum, Prabowo telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah tegas dalam menindak praktik curang yang merugikan tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil berdasarkan amanat langsung dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan pentingnya produksi dan pendistribusian barang-barang pokok bagi kepentingan negara. Selain itu, Prabowo juga mengingatkan bahwa tindakan ini adalah tugas dari Undang-Undang Dasar 1945, bukan semata-mata atas keinginan pribadi.
Prabowo Telusuri Praktik Curang Beras di Ratusan Perusahaan
