Pengamat komunikasi politik, M. Jamiluddin Ritonga, mengkritik pernyataan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan agenda politik di balik kasus ijazah palsu dan usulan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Menurut Jamiluddin, tudingan tersebut harus disertai bukti yang konkret dan tidak hanya asumsi semata. Beliau mengkhawatirkan bahwa tuduhan tanpa dasar seperti itu dapat memecah belah masyarakat.
Isu keaslian ijazah Jokowi memang sudah lama muncul, bahkan saat beliau masih menjabat sebagai presiden. Namun, menurut Jamiluddin, tidak ada kelompok baru yang muncul untuk merusak citra Jokowi setelah beliau tidak lagi berkuasa. Selain itu, terkait usulan pemakzulan Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI, Jamiluddin menilai bahwa purnawirawan tersebut lebih fokus pada menjaga marwah bangsa dan negara serta mengawal hukum.
Jamiluddin juga menegaskan bahwa Jokowi seharusnya tidak meremehkan integritas para purnawirawan dengan menduga adanya agenda politik di balik usulan pemakzulan. Bagi para purnawirawan, yang terpenting adalah masa depan bangsa dan negara, bukan kekuasaan politik. Mereka bersuara ketika ada hal yang dianggap membahayakan negara.
