Menteri Kebudayaan Fadli Zon menuai perdebatan dengan keputusannya untuk melanjutkan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia, khususnya terkait peristiwa penting dalam Reformasi 1998. Puan Maharani, Ketua DPR RI, menekankan pentingnya proses penyusunan ulang sejarah dilakukan secara adil dan transparan, tanpa menghilangkan peran siapa pun. Dia menegaskan bahwa semua pihak harus dihormati dalam proses ini. Puan, yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, memperingatkan bahwa fakta sejarah harus dijaga dan diakui keberadaannya, serta menyerukan Kementerian Kebudayaan untuk tetap memperhatikan keaslian sejarah dalam proyek penulisan ulang. Dia mengingatkan bahwa peristiwa Reformasi 1998 tidak boleh dipisahkan dari pidato BJ Habibie, Presiden RI ke-3, yang merupakan dokumen sejarah penting. Tanggapan Puan muncul setelah pernyataan Fadli Zon dalam rapat bersama Komisi X DPR, di mana Fadli menyoroti penonjolan tokoh-tokoh yang terkait dengan PKI dalam penulisan sejarah sebelumnya. Puan menyarankan proyek penulisan ulang sejarah harus merujuk pada fakta-fakta yang diakui akademis dan oleh sejarawan nasional, serta menekankan pentingnya menghormati sejarah sebagai milik semua rakyat Indonesia.
Kontroversi Penulisan Ulang Sejarah Menbud Fadli Zon
