Revisi beberapa undang-undang dalam paket legislasi politik, termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada, diprediksi akan memiliki dampak besar pada sistem politik nasional. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Kiemas, menilai revisi tersebut tak lepas dari konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.
Putusan MK tersebut memisahkan penyelenggaraan Pemilu nasional dan Pemilu daerah, yang disebut Giri akan menyebabkan berbagai implikasi hukum dan teknis. “Keputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah tentu akan berdampak luas, terutama terhadap UU tentang Pemilu, Pilkada, dan sistem politik secara umum,” ujar Giri dalam pernyataan tertulis.
Ia juga menambahkan bahwa substansi putusan MK berpotensi bertentangan dengan konstitusi, terutama Pasal 22E UUD 1945, yang mengatur pelaksanaan pemilu lima tahunan secara serentak. Giri menekankan perlunya telaah lebih mendalam oleh DPR terkait korelasi antara putusan MK dan UUD 1945 agar RUU Paket Politik tidak bertabrakan dengan prinsip-prinsip konstitusi.
Meskipun perubahan dalam undang-undang bidang politik merupakan keharusan, Giri meminta agar langkah tersebut diambil secara hati-hati dan konstitusional. “Kita belum sampai pada titik keputusan akhir, tapi yang pasti, revisi terhadap undang-undang politik akan terjadi,” pungkas Giri.
