Partai Golkar DPP merespons serius putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah mulai tahun 2029. Mereka menganggap keputusan tersebut berpotensi mengakibatkan konsekuensi serius terhadap kesinambungan pemerintahan, terutama di tingkat daerah. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Adies Kadir, menyoroti bahwa dampak nyata dari putusan itu adalah potensi kekosongan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota selama sekitar 2,5 tahun. Adies menekankan bahwa hal ini dapat menghambat efektivitas program pemerintahan pusat di tingkat lokal dan menyatakan bahwa koordinasi dan sinkronisasi lintas jenjang pemerintahan dari pusat hingga daerah sangat penting untuk keberhasilan program pembangunan nasional. Fraksi Golkar juga masih melakukan kajian mendalam mengenai implikasi dan dampak jangka panjang dari pemisahan jadwal pemilu tersebut sebelum menyampaikan sikap politik resmi mereka.
Golkar Soroti Dampak Putusan MK Pemilu Terpisah: Analisis Terkini
