Kontroversi seputar dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali menjadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, mengungkapkan bahwa kasus ini memiliki potensi untuk mendatangkan keuntungan hukum bagi pihaknya. Dalam sebuah podcast di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Ahmad menjelaskan perbedaan signifikan antara kasus ini dengan kasus sebelumnya yang menimpa Bambang Tri dan Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur. Meskipun inti permasalahan masih seputar keabsahan ijazah Jokowi, namun situasi politik dan ketertarikan publik pada tahun 2025 cenderung mendukung langkah hukum yang diambil oleh Roy Suryo dan timnya.
Ahmad menekankan bahwa alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat Jokowi mengklaim menyelesaikan pendidikan S1, kini menjadi pihak yang mempertanyakan kevalidan ijazah Presiden. Pembeda penting dalam kasus ini adalah latar belakang pendidikan dari para penggugat, yang mayoritas memiliki pendidikan pascasarjana. Selain itu, Ahmad juga menyoroti bahwa sejak kasus ini bergulir pada tahun 2022, pihak Presiden atau kuasa hukumnya belum pernah menunjukkan fisik ijazah asli yang diminta oleh hakim.
Dengan perkembangan situasi seperti saat ini, posisi Jokowi bisa mengalami tekanan yang cukup besar. Ahmad bahkan menyatakan bahwa potensi kemenangan di pihak Roy Suryo dan rekannya semakin terbuka lebar. Jika Presiden Jokowi gagal memberikan bukti yang jelas mengenai keaslian ijazahnya, hal ini berpotensi menimbulkan krisis citra yang serius bagi beliau. Dengan demikian, situasi ini bisa membawa konsekuensi yang sangat berat jika tidak segera ditangani dengan baik.
