Kejaksaan Agung (Kejagung) sekarang dihadapkan pada tugas yang penting untuk mengambil tindakan yang tepat dalam menyita aset pribadi pemilik Sritex. Menurut Pakar Pidana dari Universitas Lampung (Unila), Prof Hieronymus Soerjatisnanta, kebijakan ini diperlukan untuk mengembalikan kerugian negara yang sangat besar dalam kasus ini. Meskipun aset perusahaan Sritex telah dipailitkan, namun pemiliknya masih memiliki harta kekayaan pribadi di luar aset perusahaan yang harus dikejar. Aset-aset seperti rumah, rekening pribadi, dan kepemilikan lainnya harus disita agar kerugian negara bisa dikembalikan.
Tindakan Kejagung untuk mengusut dugaan korupsi dalam kasus pemberian fasilitas kredit untuk Sritex dinilai tepat oleh para pakar. Mereka menekankan pentingnya bank-bank pemberi kredit untuk mematuhi ketentuan, terutama mengenai kapasitas dalam memberikan kredit kepada perusahaan. Kebebasan kepailitan seringkali dimanfaatkan oleh pengusaha untuk menghindari utang kepada lembaga perbankan dan untuk menghindari hukuman pidana.
Dalam konteks Sritex, kepailitan perusahaan digunakan sebagai strategi untuk menghindari tanggung jawab keuangan dan hukuman yang mungkin diterima. Oleh karena itu, langkah Kejagung dalam mengejar pengembalian kerugian negara dianggap penting. Proses ini mungkin sulit dan rumit mengingat kondisi keuangan Sritex yang telah dipailitkan. Namun, dengan sita aset yang dilakukan oleh Kejagung, ada harapan untuk mengembalikan kerugian negara yang telah terjadi.
Secara keseluruhan, tindakan Kejagung untuk menyita aset pribadi pemilik Sritex merupakan langkah yang dibutuhkan dalam mengembalikan kerugian negara akibat kasus korupsi ini. Dengan pendekatan yang tepat dan tindakan yang menyeluruh, diharapkan kerugian negara dapat dikembalikan dan keadilan bisa ditegakkan.
