Wacana partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merapat ke koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi memunculkan diskusi hangat di panggung politik nasional. Menurut M. Jamiluddin Ritonga, seorang pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, kehadiran PDIP dalam koalisi tidak langsung memberi mereka kebebasan untuk mengatur ulang kabinet. Terutama jika tujuannya adalah untuk menggantikan tokoh-tokoh yang dianggap sebagai “warisan Jokowi”.
Menurut Jamiluddin, para menteri yang berasal dari partai politik memegang posisi yang kokoh dan strategis, sehingga mencoba untuk menggantikan mereka berpotensi menimbulkan gesekan antar partai. Dia memberikan contoh dengan menyebut Bahlil Lahadalia dan Zulkifli Hasan sebagai tokoh yang potensial mendapat reaksi keras jika dilepas dari kabinet.
Jamiluddin juga menambahkan bahwa jika PDIP ingin melakukan penyegaran kabinet, kemungkinan besar sasarannya adalah mereka yang bukan berasal dari partai politik. Hal ini bisa dilakukan tanpa mengganggu kepentingan partai politik mana pun.
Tanda-tanda PDIP akan bergabung dengan koalisi Prabowo semakin kuat setelah pertemuan antara Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Banyak pihak menganggap langkah ini sebagai pembuka jalan bagi PDIP untuk resmi mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
