Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2024, Nurul Ghufron, mendaftarkan diri sebagai Calon Hakim Agung (CHA) Kamar Pidana setelah lulus seleksi administrasi. Pengumuman tersebut juga menyebutkan adanya 69 orang lainnya yang lulus seleksi administrasi untuk Kamar Pidana termasuk hakim tinggi, ketua, wakil ketua pengadilan tinggi, dan dosen. Nurul Ghufron sebelumnya dijatuhi sanksi etik berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji karena menyalahgunakan pengaruhnya saat menjabat sebagai pimpinan KPK.
Selain itu, ada juga 33 CHA lulus seleksi administrasi untuk Kamar Perdata, 39 CHA untuk Kamar Agama, 7 CHA untuk Kamar Militer, 4 CHA untuk Kamar Tata Usaha Negara, dan 9 CHA untuk Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak. Selain itu, terdapat 18 orang yang lulus seleksi administrasi sebagai calon hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung (MA).
Proses seleksi administrasi ini merupakan bagian dari persiapan untuk mengisi posisi hakim agung dan hakim ad hoc HAM di MA. Dengan penerimaan 183 pendaftar CHA dan 24 pendaftar calon hakim ad hoc HAM di MA, hanya 161 orang CHA dan 18 calon hakim ad hoc HAM yang memenuhi syarat administrasi. Proses selanjutnya melibatkan seleksi kualitas yang akan berlangsung pada 28-30 April 2025 di Jakarta Barat. Bagi CHA yang lolos seleksi administrasi, mereka akan mengikuti rapat teknis dan seleksi kualitas dengan persyaratan tertentu seperti menyerahkan karya profesi dan surat rekomendasi. Selain itu, KY juga membuka ruang bagi masukan dari masyarakat terkait seleksi CHA dan calon hakim ad hoc HAM di MA hingga 30 Mei 2025.
