Pemerintah Indonesia telah mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada tanggal 24 Februari 2025 untuk mengakhiri paradoks yang menghadang negara kepulauan ini. Menurut Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Indonesia memiliki potensi alam yang melimpah dengan kepulauan terbesar di dunia dan garis pantai terpanjang. Namun, hingga sekarang, masih terdapat ketimpangan yang perlu segera diselesaikan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan dalam bukunya bahwa bangsa Indonesia seharusnya sejahtera dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Dengan dikeluarkannya Danantara, Indonesia akan fokus pada pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal diharapkan dapat mengangkat kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Hasan menyoroti bahwa sebagian besar sumber daya alam diekspor mentah sehingga nilai tambahnya tidak dirasakan secara optimal oleh masyarakat Indonesia. Dengan adanya Danantara, lembaga investasi ini akan mendanai industri strategis seperti hilirisasi nikel, pengembangan kecerdasan buatan, dan pembangunan kilang minyak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara.
Peluncuran Danantara sebagai hadiah ulang tahun Indonesia yang ke-80 dianggap sebagai langkah penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Diharapkan, dengan pengelolaan aset sebesar Rp 14.000 triliun, Danantara dapat menjadi instrumen percepatan pembangunan yang berfokus pada hilirisasi industri. Dengan demikian, Indonesia dapat melompat ke negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Semua langkah ini diharapkan dapat mengakhiri paradoks di Indonesia dan mengubahnya menjadi negara yang maju dengan kesejahteraan merata. Melalui Danantara, Badan Usaha Milik Negara konsolidasi dan pengelolaan investasi akan terintegrasi untuk mendukung pembangunan nasional.
