Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Penyelidikan oleh Kejaksaan Agung mengungkap dugaan manipulasi bahan bakar melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Kepala Biro Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap penegakan hukum yang dilakukan. Menurutnya, tindakan tegas ini sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi di semua sektor, termasuk lembaga negara dan BUMN.
Pemerintah juga mendorong Pertamina, baik induk maupun anak perusahaannya, untuk meningkatkan tata kelola perusahaan setelah skandal ini. Reformasi diharapkan akan memperkuat Pertamina dan meningkatkan profesionalisme perusahaan. Hasan menekankan peran Pertamina sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia, menyatakan perlunya pembersihan menyeluruh untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Presiden Prabowo Subianto sendiri menekankan prioritas reformasi sektor migas negara untuk memastikan kepentingan publik terpenuhi.
Pemerintah berkomitmen untuk membersihkan, menegakkan aturan, dan memastikan kepentingan rakyat selalu diutamakan dalam segala hal. Prabowo menegaskan perhatian serius pemerintah terhadap kasus penipuan bahan bakar dalam acara di Menara Gade, Jakarta Pusat. Pertamina, sebagai aset nasional, didorong untuk membersihkan operasinya agar muncul sebagai perusahaan yang lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan. Presiden Prabowo dan Kantor Presiden menyoroti upaya membersihkan kasus korupsi ini dalam perusahaan BUMN demi kebaikan bersama.
