Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, mengeluarkan kebijakan kontroversial yang melarang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan tanggapan kepada media. Menurutnya, hanya Dinas Komunikasi yang berwenang untuk memberikan pernyataan di media massa. Kebijakan ini bertujuan agar informasi terarah dan pemberitaan tidak asal-asalan. Namun, kebijakan ini menuai kecaman dan kritikan dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) NTB, yang menilai bahwa kebijakan tersebut dapat menghambat kerja jurnalistik dan menempatkan Pemprov NTB sebagai pengendali berita. AMSI NTB menegaskan bahwa prinsip kebebasan pers harus tetap terjaga, dan kebijakan sentralisasi informasi dapat membatasi akses wartawan untuk menggali informasi dari sumber yang beragam. Ketua IJTI NTB juga menambahkan bahwa kebijakan ini tidak sejalan dengan semangat demokrasi, asas keterbukaan informasi, dan kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menurutnya, birokrasi harus memahami bagaimana media mencari informasi karena media bekerja sebagai kontrol sosial dan dilindungi oleh undang-undang. Kritik juga ditujukan pada keterbatasan akses jurnalis dalam memperoleh informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan langsung dari pejabat terkait. Arus informasi yang cepat dan tepat waktu juga merupakan poin yang disorot oleh AMSI NTB dalam konteks kebijakan tersebut.
Wagub NTB Dikecam Jurnalis: Penemuan Kontroversial
