Anggota Komisi II Fraksi PDIP Aria Bima meminta pemerintah untuk menjelaskan secara transparan alasan di balik kebijakan efisiensi anggaran yang memotong sejumlah anggaran kementerian dan lembaga secara signifikan. Aria menyatakan bahwa hingga saat ini belum terungkap landasan pemerintah dalam memutuskan kebijakan pemotongan anggaran untuk mencapai efisiensi. Dalam rapat dengan sejumlah mitra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Aria menegaskan bahwa pemahamannya terhadap dasar efisiensi tersebut masih kurang jelas, terutama terkait dengan kemungkinan ketidakcapaian penerimaan negara dan defisit anggaran yang mencapai 600 triliun. Selain itu, Aria berharap agar pegawai kementerian/lembaga tidak terlalu mengeluh terkait pengurangan operasional kantor yang dipicu oleh efisiensi anggaran. Meskipun demikian, Aria tidak mempermasalahkan upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, mengingat kondisi nasional dan global yang tidak pasti, efisiensi adalah langkah efektif dalam pengelolaan APBN. Traktir Presiden Prabowo melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025 melalui Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan. Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan adalah untuk menghilangkan ‘lemak-lemak’ dalam belanja APBN tanpa mengurangi ‘otot’ yang mengakibatkan berkurangnya tenaga dan kemampuan pemerintah.
PDI-P Mendesak Pemerintah untuk Transparansi Anggaran
