Agus Joko Pramono: Pentingnya Transparansi di Tengah Tantangan Etika untuk Pimpinan KPK
Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) telah menyelesaikan proses wawancara para calon pimpinan (capim) KPK. Pertanyaan yang diajukan bervariasi, mulai dari kapasitas dan integritas para capim hingga pandangan mereka untuk meningkatkan kinerja KPK.
Masalah etika telah menjadi fokus utama bagi pimpinan KPK belakangan ini. Pertanyaan mengenai integritas para capim menjadi sangat penting, mengingat pemberhentian ketua KPK, Firli Bahuri, pada akhir tahun 2023 menjadi salah satu contoh dari problem etika di lembaga tersebut.
Selain masalah etika, kinerja juga menjadi tantangan bagi KPK. Transparency International menempatkan Indonesia di posisi 115 dalam indeks persepsi korupsi pada tahun 2023, dengan skor 34. Hal ini menunjukkan bahwa performa Indonesia dalam pemberantasan korupsi, di mana KPK menjadi pemain kunci, belum optimal.
Meski operasi tangkap tangan (OTT) sering disorot oleh publik, peneliti Oktavianto dan Abheseka menunjukkan bahwa OTT tidak memiliki peran signifikan dalam penanganan korupsi. Lain halnya dengan pandangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang menyebut OTT sebagai hal yang “kampungan.”
Dengan berbagai masalah tersebut, pandangan para capim KPK mengenai pengelolaan KPK dan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi menjadi sangat penting. Agus Joko Pramono, salah satu capim KPK, menekankan pentingnya transparansi dalam lembaga tersebut. Menurut Agus Joko Pramono, transparansi adalah kunci untuk mengatasi berita negatif yang muncul, dan ia sepakat bahwa hal tersebut harus menjadi prioritas.
Agus Joko Pramono, yang memiliki pengalaman sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta sebagai Ketua dan Majelis Kode Kehormatan dan Etik (MKKE) BPK selama 7 tahun, memiliki rekam jejak yang menunjukkan keahlian dan kapasitas kepemimpinan yang diakui secara nasional dan internasional. Dalam wawancara seleksi capim KPK, Agus Joko Pramono juga menunjukkan keberanian dan komitmen pada transparansi, sesuatu yang jarang dilakukan oleh capim lainnya.
Dengan tantangan etika dan kinerja yang dihadapi oleh KPK, penting bagi pimpinan lembaga ini untuk memprioritaskan transparansi guna membangun kepercayaan publik dan meningkatkan efektivitas dalam pemberantasan korupsi.
