Jakarta – Anggota Fraksi PAN Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Guspardi Gaus mendesak pemerintah untuk menyatakan banjir lahar dingin dan longsor di Sumatera Barat sebagai bencana nasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Guspardi saat ia melakukan interupsi dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang V tahun sidang 2023-2024 di Ruang Paripurna DPR RI, Kompleks Parlemen, Selasa (14/5/2024).
“Saya meminta kepada pemerintah pusat untuk menyatakan bencana yang terjadi di Sumatera Barat sebagai bencana nasional,” ujar Guspardi saat memberikan interupsi.
Guspardi juga meminta pemerintah untuk turun tangan dalam membantu penanganan bencana di Sumbar, terutama karena beberapa daerah tidak bisa diakses akibat longsor.
“Saya meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menangani persoalan-persoalan yang sangat vital terkait dengan akses ke daerah-daerah di Sumbar dari Jakarta hingga Padang, termasuk ke 19 kabupaten/kota di Sumbar yang sulit diakses,” tambah Guspardi Gaus.
Sebelumnya, pencarian dan pertolongan korban yang terkena dampak banjir lahar dingin dan longsor di enam kabupaten dan kota di Sumatra Barat masih terus dilakukan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyatakan bahwa korban meninggal dunia akibat bencana tersebut mencapai 50 orang, sementara 27 orang masih hilang, 37 orang luka, dan 3.396 jiwa mengungsi.
Data korban meninggal dunia antara lain dari Kota Padang Panjang sebanyak 2 orang, Kabupaten Agam 20 orang, Kabupaten Tanah Datar 19 orang, Kota Padang 1 orang, dan Kabupaten Padang Pariaman 8 orang.
“Data ini akan terus berkembang. Untuk membantu mencari korban yang masih hilang, alat berat harus segera masuk karena Basarnas memiliki golden time selama 6×24 jam. Kami akan terus melakukan upaya pencarian hingga korban ditemukan jika ada permintaan dari keluarga atau ahli waris,” ujar Suharyanto.
Suharyanto juga mengungkapkan langkah-langkah penanganan darurat yang telah dilakukan, termasuk pemulihan akses jalan darat, pembersihan material longsor, evakuasi korban, dan koordinasi dengan instansi terkait.
Selain bantuan dalam hal pencarian dan pertolongan korban, pemerintah juga berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak bencana.
“Penting bagi kita untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana ini terpenuhi dengan baik, mulai dari yang terluka, mengungsi, atau menjadi korban. Kami pastikan memberikan bantuan awal berupa dana dan kebutuhan pokok sehari-hari, yang akan terus dievaluasi sesuai perkembangan situasi,” tambah Suharyanto.
Hingga Senin sore, pengiriman bantuan logistik dan evakuasi warga terus dilakukan, meskipun masih ada tempat dan jalur yang tertutup dan terisolir. Pengiriman bantuan dilakukan melalui udara dan darat, termasuk dengan menggunakan jembatan darurat.
Setelah rapat koordinasi, BNPB juga menyalurkan bantuan awal berupa Dana Siap Pakai (DSP) kepada pemerintah daerah terdampak banjir lahar dengan total Rp3,2 miliar.
Selain itu, bantuan logistik seperti tenda pengungsian, sembako, makanan siap saji, perlengkapan kebersihan, dan lainnya juga diserahkan kepada korban bencana.
