Rapat Kerja Bahlil dan Harris Turino untuk Menyusun Panja Investasi sebagai Solusi Masalah dalam Industri Pertambangan

by -29 Views

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Harris Turino, mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) tentang investasi sebagai respons dari ketegangan yang terjadi dalam aktivitas pertambangan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pada Senin (1/4/2024).

Awalnya, Harris meminta Bahlil untuk menjelaskan pemberitaan negatif yang muncul di media nasional terkait izin IUP Tambang yang mencuatkan nama Bahlil.

“Dasar pencabutan izin sudah disampaikan oleh Bapak, tapi tidak dijalankan dan tiga hal lainnya. Majalah Tempo secara jelas mengungkap bahwa PT Meta Mineral Pradana yang memiliki dua IUP di Konawe, diduga tidak melakukan aktivitas pertambangan,” ujar Harris di Ruang Rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta.

Harris juga meminta Bahlil untuk menjelaskan secara detail perusahaan dan aktivitas tambang tersebut. Hal ini karena banyak anggota DPR RI yang sering ditanya oleh publik mengenai fungsi pengawasan DPR RI terhadap aktivitas pertambangan di Indonesia.

Oleh karena itu, Harris dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan agar Komisi VI DPR RI membentuk panja untuk menyelidiki dan mengungkap masalah seputar mafia tambang.

“Ini kesempatan bagi Pak Bahlil untuk mengonfirmasi kebenaran dari kedua berita tersebut, agar kami di Komisi VI tidak disalahkan atas kurangnya pengawasan DPR RI. Saya usulkan agar dibentuk Panja Investasi untuk menjernihkan semua masalah ini,” ujar Harris Turino.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Mufti Anam, menyoroti kasus dugaan korupsi dalam perdagangan timah yang melibatkan Harvey Moeis, suami dari artis Sandra Dewi.

Mufti juga mengungkapkan adanya keberadaan mafia tambang di balik kasus timah tersebut, yang diduga dipimpin oleh Robert Bono Susatyo.

Mufti menyoroti bahwa Kementerian yang dipimpin oleh Bahlil tidak memiliki tanggung jawab atas dugaan korupsi tersebut, yang telah merugikan negara dengan nilai ratusan triliun.

Sebagai langkah penyelesaian, Mufti meminta Bahlil untuk mencabut izin usaha pertambangan yang terkait dengan Harvey Moeis dan meminta jawaban dari menteri terkait masalah ini.