Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara, mengatakan masih terlalu dini menerima ajakan PDIP untuk tetap menjalin koalisi hingga Pilkada 2024. Menurutnya, itu belum saatnya dibicarakan.
“Saya kira kita terlalu pagi kalau memang kita sudah berkoalisi dengan siapa untuk Pilkada,” kata Amir saat ditanya oleh awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 26 Maret 2024.
Amir mengatakan potensi untuk tetap berkoalisi bukan tidak mungkin terwujud. Hanya saja, katanya, dinamika politik antara Pemilu, Pilpres, dan Pilkada tidaklah sama.
“Ya kalau dinamika Pilkada pasti lebih dari dinamika Pilpres karena kondisi daerah masing-masing pasti tidak semua sama, kita tidak bisa generalisir apa yang terjadi di Sumatera dengan apa yang ada di Jawa, apa yang ada di Maluku dan lain-lain,” ujar Amir.
Karena itu, Amir menegaskan bahwa PPP tak mau gegabah dalam membuka peluang tetap berada dalam koalisi yang sama dengan PDIP atau tidak. Menurutnya, alasan perbedaan kondisi bisa menjadi alasan tidak berkoalisi.
“Nanti kita bicarakan kalau Pilkada, kita belum bisa bahas sekarang,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengaku telah memberikan bantuan kepada PPP dalam menggugat Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. Hasto menyebut bahwa bantuan tersebut dilayangkan kepada Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) sebelum mereka mengajukan gugatannya.
Hasto juga menjelaskan bahwa bantuan tersebut diperintahkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada tahun 2019 untuk membantu PPP karena sejarahnya.
“PDI Perjuangan tidak ingin sejarah partai Ka’bah ini dihilangkan di dalam sejarah republik ini,” ujarnya.
