Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dan memihak kepada capres-cawapres tertentu. Hasto menyatakan bahwa pernyataan ini menimbulkan sentimen negatif di masyarakat.
“Hal ini membuktikan bahwa pasangan Prabowo-Gibran merupakan cermin Jokowi Tiga Periode yang selama ini ditolak oleh PDI Perjuangan bersama seluruh kelompok pro demokrasi, para budayawan, cendekiawan, dan juga kekuatan yang berjuang menjaga konstitusi,” kata Hasto.
Hasto juga menyatakan bahwa pernyataan Jokowi ini melanggar etika dalam bernegara dan menilai bahwa masih ada ambisi kekuasaan Jokowi dalam Pilpres 2024. Ia juga mencurigai berbagai rekayasa hukum yang dilakukan di MK untuk meloloskan Gibran.
Selain itu, Hasto juga mengungkit tempat kunjungan kerja di kandang partai banteng moncong putih, yaitu di Jawa Tengah. Menurutnya, pasangan Ganjar-Mahfud ditakuti oleh lawan politiknya.
Hasto juga mempertanyakan pernyataan Jokowi di depan Menhan RI, Prabowo Subianto serta jajaran, yang menurutnya ada maksud tertentu. Ia juga menyoroti keterlibatan TNI yang seharusnya netral dalam politik.
Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan di tengah pertanyaan publik soal netralitas presiden di Pilpres 2024. Meski Jokowi mengatakan bahwa seorang presiden boleh kampanye dan memihak, hingga saat ini Jokowi belum secara gamblang menyatakan dukungannya untuk salah satu pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Namun, dalam pertarungan Pilpres 2024, Jokowi beberapa kali menunjukkan kecondongannya mendukung Paslon 02, yaitu Prabowo-Gibran.
