Transisi energi dan pengurangan gas rumah kaca sangat penting karena menyangkut keberlangsungan umat manusia di bumi. Jika kita tidak mengurangi emisi dengan segera, suhu rata-rata bumi akan terus meningkat dan bumi bisa menjadi tidak layak huni karena kekeringan, kenaikan air laut, dan cuaca ekstrem. Oleh karena itu, isu inflasi hijau atau “greenflation” adalah topik yang sangat penting untuk dipelajari oleh para pemimpin kita.
Kita tentu ingin hidup secara hijau, namun pada biaya apa? Siapa yang membayar? Dan dengan biaya berapa? Kita bisa mengambil contoh dari Shanghai, di mana pajak untuk kendaraan non-elektrik bisa mencapai Rp. 300 juta. Saat ini hampir 100% sepeda motor, 100% bus, dan 50% mobil di Shanghai menggunakan listrik. Hal ini membuat langit Shanghai menjadi biru dan kota menjadi lebih tenang.
Pertanyaannya adalah, apakah rakyat Indonesia bisa menanggung pajak registrasi kendaraan bermotor sebesar ini demi percepatan elektrifikasi? Atau kita juga dapat mengambil contoh dari negara-negara di Eropa yang memiliki harga listrik sekitar € 28 per 100 kWh, atau Rp. 4.760 per kWh. Saat ini, mayoritas listrik di Eropa berasal dari sumber energi terbarukan, sedangkan di Indonesia kita masih mengandalkan listrik dari batu bara yang harganya lebih murah (kisaran Rp. 1.400 per kWh). Pertanyaannya adalah, apakah rakyat Indonesia bisa menanggung kenaikan harga listrik sebanyak tiga kali lipat demi percepatan transisi energi?
Faktanya, jika kita tidak melakukan transisi energi dan hidup secara hijau, maka keberlangsungan kehidupan di bumi akan terancam. Namun, kita juga harus mengakui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin belum mampu menanggung inflasi atau tambahan biaya akibat kebijakan hijau. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih pemimpin yang memahami dan tidak menganggap remeh topik ini. Sumber: https://prabowosubianto.com/memahami-greenflation-topik-penting-yang-dipelajari-gibran-namun-disepelekan-mahfud/
