Senin, 6 November 2023 – 18:01 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah definitif maupun penugasan atau penjabat (Pj) untuk melakukan pengendalian inflasi di daerahnya masing-masing. Mantan Kapolri itu mengultimatum sanksi serius bagi kepala daerah yang tidak mampu menekan inflasi di daerahnya.
“Prinsip saya sudah saya sampaikan kalau untuk Pj (kepala daerah) tiga kali berturut-turut ya kami ganti, kalau definitif kami naikkan terus ke media,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023, Senin, 6 November 2023.
Mendagri mengatakan, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Oktober 2023 sebesar 2,56 persen atau mengalami kenaikan dibanding September 2,28 persen. Untuk kategori wilayah, terdapat 69 kota yang mengalami inflasi di pekan kemarin dan 21 kota alami penurunan atau deflasi.
Karena itu, Tito meminta atensi sejumlah kota mulai dari wilayah Sumatra yakni Palembang, Jambi, Metro Lampung, Batam, Meulaboh.
Sedangkan di Jawa, ada Sumenep, Kudus, Surabaya, Tegal, dan Malang. Kalimantan ada Palangkaraya, Tanjung Selor, Kota Baru. Untuk Sulawesi ada Gorontalo, Manado, Kotamobagu, Makassar, Pare-Pare. Di Bali Nusa Tenggara yakni Kupang, Singaraja, Mataram, dan Maumere. Kemudian untuk wilayah Papua dan sekitarnya ada Sorong, Ternate, Ambon, Merauke, dan Manokwari.
Tito menambahkam, penyumbang inflasi, salah sayunya yakni harga beras dan harga cabai. Ia juga meminta kepala daerah aktif koordinasi dengan Bulog mengenai beras.
“Oleh karena itu seluruh kepala daerah tolong koordinasi dengan Bulog kalau ada stoknya jangan disimpan tapi didistribusikan karena beberapa temuan disimpan, tidak terdistribusi akibatnya langka akan naik,” kata Tito.
Sedangkan untuk mengatasi harga cabai, Tito mendorong daerah menggalakkan gerakan tanam cabai di wilayahnya masing-masing. Hal ini agar setiap daerah mampu memenuhi kebutuhan cabainya sendiri.
“Cabai murah meriah sebetulnya, tinggal mau atau enggak, beberapa daerah saya apresiasi kegiatan tanam cabai di kota-kota misalnya Makassar sampai di lorong-lorong. Panen ratusan hektare yang kemudian bisa dijual di Sulsel. Padahal Indonesia negara yang tropis bisa nanam tiga bulan, kalau kekurangan jawabannya satu kepala daerah nggak mau atau nggak peduli,” imbuhnya.
