Keputusan Kerajaan Arab Saudi untuk tidak menerbitkan visa haji furoda tahun ini telah menimbulkan kekisruhan di Indonesia, terutama di kalangan travel yang
Tag: undang undang
DPR Janjikan Regulasi Baru untuk Jemaah Haji Nonkuota
Pada hari Sabtu, 31 Mei 2025, terdapat isu terkait jemaah haji nonkuota yang masih menjadi perhatian utama. DPR telah menyatakan bahwa perlindungan
Permohonan Desain Industri Domestik di 2024: Lonjakan DJKI
JAKARTA – Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya pelindungan desain sebagai aset kekayaan intelektual terus meningkat. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)
Tersangka Kasus Kredit Sritex: Dijebloskan ke Rutan Salemba
Tiga tersangka kasus korupsi pemberian fasilitas kredit PT Sritex ditahan di Rutan Salemba, Jakarta. Mereka adalah Iwan Setiawan Lukminto, Zainuddin Mappa, dan
Ibas Lempar Wacana Pembentukan Omnibus Law Kebudayaan: Analisis Mendalam
Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro atau yang akrab disapa Ibas, mengusulkan pembentukan Omnibus Law tentang Kebudayaan saat mengunjungi Museum Rudana di
Tersangka Kasus Proyek Baterai Litium Bertambah, 10 Orang Dituntut
Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Satu
Penolakan Peninjauan Kembali Mantan Menkominfo Johnny Plate
Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate dalam kasus korupsi pengadaan infrastruktur
Gubernur Wayan Koster Tolak GRIB Jaya di Bali
Gubernur Bali I Wayan Koster menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak akan menerima organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya jika mereka
Kejagung Periksa Manajer Anak Usaha Sritex: Kasus Dugaan Korupsi
Kejaksaan Agung sedang memeriksa manager accounting PT Senang Kharisma Textile, Yefta Bagus Setiawan terkait dugaan korupsi pemberian kredit terkait PT Sri Rejeki
DPR: Direksi-Komisaris BUMN Tetap Bisa Diproses Hukum Tipikor
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan bahwa direksi dan komisaris BUMN yang terlibat dalam korupsi masih dapat diproses hukum.