Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, telah mengungkapkan bahwa komisinya mengusulkan pembahasan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan
Tag: mahkamah konstitusi
Menyampaikan Niat Tulus untuk Negara: Sebuah Pemikiran yang Menginspirasi
Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, mengumumkan bahwa dia akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda pelaksanaan tugasnya sebagai perdana menteri. Dalam pernyataan
Putusan MK: Masa Jabatan DPRD dan Kepala Daerah Perlu Ditentukan
Pada tahun 2029 nanti, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan bahwa pemilihan umum (Pemilu) Nasional dan Pemilu Daerah/Lokal akan dilaksanakan secara terpisah. Pemilu
Respons Jokowi Tentang Usul Pemakzulan Gibran
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah sah menang dalam Pemilu 2024.
Polri Segera Sesuaikan Penerapan UU ITE dengan Putusan MK
Mabes Polri telah menyatakan akan menyesuaikan penerapan pasal-pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait pencemaran nama baik setelah putusan Mahkamah Konstitusi
Pasal Menyerang Kehormatan UU ITE: Pemerintah Terkecuali?
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan aktivis lingkungan Karimunjawa, Daniel Frits Maurits Tangkilisan, terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
Kolonel Guru Besar Universitas Pertahanan Gugat UU TNI ke MK
Guru Besar Universitas Pertahanan (Unhan) Kolonel Sus Prof Mhd Halkis MH telah mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (UU
Menjelaskan 3 Poin Bantahan Yandri tentang Cawe-cawe Kemenangan Istri
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyanggah keterlibatan dalam kampanye istrinya, Ratu Rachmatu Zakiyah, dalam Pilbup Serang 2024 seperti yang
40 Putusan Sengketa Pilkada 2024 di MK: Analisis Terkini
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang pengucapan putusan untuk 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada 2024 pada Senin
Penemuan 138 Perkara Setop: Pembuktian Lanjut
Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Selasa (4/2) memutuskan 138 perkara hasil sengketa Pilkada 2024 tidak akan dilanjutkan ke sidang pembuktian, sementara 20