Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) secara resmi mengumumkan susunan pengurus baru untuk periode 2025–2030. Ada total 333
Author: Redaksi
DPR Kawal Anggaran 20% Pendidikan: Komisi X Berperan Penting
Komisi X DPR RI menekankan pentingnya penggunaan alokasi 20 persen anggaran pendidikan sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi. Dana tersebut diharapkan dapat dioptimalkan
Instruksi OSO untuk Penguatan Akar Rumput Kader Hanura
Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Hanura di Hotel Shangri-La, Surabaya. Dalam
Menkeu Akui Penurunan Setoran PPN, Garis Tindakan Perbaikan
Pemerintah mengonfirmasi bahwa kinerja penerimaan pajak konsumsi pada 2025 masih menghadapi tantangan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Pemerintah Bergerak Cepat Tangani Radiasi Cs-137 pada Udang Beku Ekspor
Pemerintah Indonesia segera bertindak setelah kasus kontaminasi zat radioaktif Cesium-137 ditemukan pada produk udang beku yang diekspor ke Amerika Serikat. Langkah-langkah tegas
Ferry Juliantono: Koperasi, Motor Ekonomi 8%
Great Institute menyelenggarakan acara Great Lecture dengan tema Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan Inklusif Menuju 8 Persen pada Kamis (11/9/2025). Acara ini dihadiri
Perkara Sabu: Terdakwa Divonis 10 Tahun – Analisis dan Pembelajaran
Pada tanggal 9 September 2025, Terdakwa Bayu Arizona divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara nomor 542/Pid.Sus/2025/PN Smr. Majelis
Manfaat Dana Otsus untuk Aceh: Simbol Rekonsiliasi yang Belum Optimal
Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait revisi UU Pemerintahan Aceh di Kompleks DPR, Jakarta, anggota Badan Legislasi DPR Eva Monalisa menyoroti
Jusuf Kalla Mendorong DPR Segera Revisi UU Pemerintahan Aceh
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA)
DPR Sahkan RUU Kepariwisataan Modern di Era Digital
Komisi VII DPR RI bersama pemerintah telah mencapai kesepakatan untuk menyepakati Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan, yang merupakan perubahan ketiga atas UU Nomor 10