Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra sebagai
Author: Redaksi
Rajiv Siap Tindak Tegas Mafia Pupuk Subsidi: DPR Bergerak
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, melakukan pembicaraan dengan distributor dan kios untuk tidak menghambat akses petani ke pupuk bersubsidi. Rajiv mencatat
Kontroversi Tokoh Pemuda Mapia dalam Pansus DRPK Dogiyai
Aksi damai mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa (IPMADO) Dogiyai bersama RPM SIMAPITOWA menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia Raya mendapat
DPR Peringatkan Ancaman Kerusakan Ekosistem Raja Ampat oleh Tambang Nikel
Keputusan pemerintah pusat untuk membuka kembali izin operasi PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, sejak 3 September 2025
Komisi IV Dorong KKP Paparkan Target Produksi Garam 2026
Komisi IV DPR RI tengah memperhatikan target produksi garam nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahun 2026.
Analisis Reshuffle Kabinet Prabowo: Menguat atau Melemah?
Kabar mengenai rencana reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto semakin santer beredar. Meskipun begitu, sejumlah menteri dan pejabat terkait belum memberikan kepastian
KPU Bantah Pengaturan Akses Data Capres-Cawapres 2029: Fakta Terbaru
Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah adanya pengaturan khusus terkait akses data pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) untuk Pemilu 2029 seperti
Penjelasan Titiek Soeharto Tentang Impor Garam Bernilai Triliunan
Ketua Komisi I DPR, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menyoroti masalah impor garam yang mencapai jutaan ton di Indonesia. Dalam rapat
Kritik Anggota DPR PDIP terhadap KPU tentang Dokumen Capres
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevry Sitorus, mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membatasi
Permintaan DPR agar Mendagri Tinjau Ulang Kebijakan Transfer: Analisis SEO
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menghentikan kebijakan efisiensi transfer dana dari pemerintah pusat