Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Strategis Indonesia, Rizal Darma Putra, menggarisbawahi perlunya pemisahan fungsi intelijen domestik dan luar negeri. Menurutnya, pemisahan ini sangat diperlukan karena kompleksitas ancaman yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Dalam sebuah diskusi di Universitas Bakrie, Rizal menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan di berbagai sektor, termasuk di Badan Intelijen Negara (BIN), serta dominasi unsur militer dalam struktur kelembagaan BIN.
Rizal juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap lembaga intelijen, terutama dalam hal anggaran, operasi, dan regulasi. Sementara itu, peneliti BRIN, Muhammad Haripin, menyatakan pentingnya penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional sesuai dengan UU Intelijen. Namun, ia mengakui bahwa masih ada ego sektoral di antara lembaga-lembaga yang memiliki fungsi intelijen.
Haripin juga menyoroti pengembangan sumber daya manusia (SDM) di BIN, mengatakan bahwa proses rekrutmen dan pendidikan intelijen telah mengalami kemajuan, tetapi masih perlu perbaikan, terutama untuk menghindari politisasi. Dia juga menekankan pentingnya akuntabilitas anggaran BIN dan pengawasan yang baik dalam meminimalisir konflik kepentingan.
Di sisi lain, Direktur Riset Indo Pacific Strategic Intelligence, Aisha Kusumasomantri, menyoroti perlunya penguatan intelijen luar negeri, terutama menghadapi ancaman eksternal yang semakin kompleks. Dia juga mengkritisi dominasi personel militer dalam struktur BIN dan menekankan perlunya fokus pada ancaman luar.
Co-Founder ISDS, Erik Purnama, menambahkan bahwa banyak personel militer di BIN memiliki karier yang stagnan dan adanya politisasi dalam proses rekrutmen di STIN. Dia menekankan perlunya penguatan dalam SDM, kelembagaan, dan sistem koordinasi untuk menghadapi tantangan.
Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, juga menilai perlunya perubahan orientasi agar lebih fokus pada ancaman eksternal dan penguatan peran sipil dalam intelijen. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan pemikiran terkait restrukturisasi dan penguatan lembaga intelijen di Indonesia serta mengembangkan kajian intelijen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie.
