Prabowo Subianto Djojohadikusumo akan dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI yang digelar di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 20 Oktober 2024. Sebelum pelantikan, Prabowo sudah hadir dalam berbagai agenda pemerintah sebagai presiden terpilih yang mewakili atau mendampingi Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Salah satu agenda terbarunya adalah mewakili Jokowi dalam peresmian Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 serta Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Nasional Capaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di The St. Regis Hotel Jakarta pada 18 Juli 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo kembali menekankan urgensi percepatan pembangunan untuk masa depan bangsa.
Prabowo optimis bahwa Indonesia memiliki kekayaan dan potensi yang sangat besar. Namun, ia juga menyatakan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kemajuan negara, seperti efisiensi, pengelolaan yang baik, kebijakan yang masuk akal, serta mitigasi terhadap kebocoran dan penyelewengan. Prabowo berbicara tentang target pertumbuhan ekonomi 8%, yang menurutnya bisa dicapai jika semua syarat tersebut dipenuhi.
Tantangan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut termasuk dalam sektor migas. Meskipun migas masih menjadi komponen penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dari sisi investasi yang bisa memberikan efek pengganda, namun masih ada beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah realisasi produksi lifting minyak bumi yang belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan gangguan banjir dan keterlambatan kegiatan drilling.
Selain itu, perlunya revisi UU Migas yang masih belum tuntas menjadi tantangan lain. Pembahasan revisi tersebut juga berkaitan dengan kelembagaan dalam hulu migas serta kepastian investasi bagi perusahaan migas baik lokal maupun asing.
Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih memiliki Asta Cita yang mencakup misi untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui berbagai sektor termasuk migas. Tantangan-tantangan yang dihadapi, termasuk harmonisasi antar kementerian dan lembaga terkait industri migas, perlu diatasi dengan sinergi yang lebih erat.
Dengan upaya bersama dari pemerintah dan DPR RI periode 2024-2029, diharapkan bahwa target-target yang telah ditetapkan, termasuk dalam sektor migas, dapat tercapai untuk kemajuan Indonesia ke depan.
