Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menanggapi baliho Ganjar Pranowo – Mahfud MD di Bali yang dicopot saat kedatangan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja. Menurutnya, tidak perlu dilakukan tindakan tersebut karena dapat menimbulkan diskriminasi politik.
“Hasto mengatakan bahwa sebelumnya Presiden mengumpulkan para penjabat gubernur dan memberikan arahan agar mereka menjalankan tugas dengan baik,” kata Hasto kepada wartawan. Namun, tindakan pencopotan baliho Ganjar Pranowo – Mahfud MD di Bali dianggap tidak perlu dilakukan karena hal tersebut dapat menimbulkan diskriminasi politik. Menurut Hasto, kejadian tersebut menciderai rasa keadilan, terutama karena pasangan Ganjar-Mahfud sudah resmi mendaftar sebagai calon presiden di Pemilu 2024.
Hasto juga mengatakan bahwa masyarakat memiliki respons yang baik terhadap demokrasi di Indonesia, termasuk dengan munculnya bendera atau atribut partai politik lain. Ia menegaskan bahwa suara-suara yang muncul bukan hanya dari PDI Perjuangan, tetapi juga dari masyarakat yang penting dalam memastikan pemilu berjalan dengan fair dan demokratis.
Baliho Ganjar Pranowo – Mahfud MD di Bali dicopot oleh Satpol PP sebelum kedatangan Presiden. Lokasi baliho tersebut antara lain Balai Desa Batubulan dan Pasar Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali. Kebijakan pencopotan atribut politik tersebut sudah disepakati dalam Rapat Koordinasi Wilayah yang melibatkan pihak Istana pada tanggal 29 Oktober 2023. Pemerintah Kabupaten Gianyar juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membersihkan lokasi kunjungan.
Artikel asli bisa diakses [di sini](https://www.viva.co.id/berita/politik/1653196-baliho-ganjar-mahfud-dicopot-saat-jokowi-ke-bali-sekjen-pdip-singgung-diskriminasi-politik?page=2).
