Jakarta – Pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengenai capres yang didukung IMF agar menolak hilirisasi mendapat tanggapan dari Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.
Mulyanto menyebut Bahlil terlalu paranoid jika curiga IMF akan menyusup ke calon presiden untuk menghentikan hilirisasi sumber daya alam.
Mulyanto menilai pernyataan tersebut sangat tendensius terlebih dalam masa pendaftaran capres-cawapres akhir-akhir ini.
“Pernyataan itu hanya membangun kecurigaan di dalam masyarakat terhadap para capres. Kalau gentlemen Pak Bahlil mengarahkan hidung saja kepada siapa capres yang dimaksud dengan membongkar indikasi atau bukti-bukti yang ada,” kata Mulyanto kepada para wartawan, Senin (23/10/2023).
Mulyanto menjelaskan bahwa konsep dan implementasi program hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing kita sudah dijalankan sejak presiden-presiden sebelumnya.
Namun, lanjut Mulyanto, memang program hilirisasi yang lebih massif dan dominan hanya dilakukan oleh satu negara investor, yaitu Tiongkok, hanya ada di era Presiden Jokowi.
“Karena investor dan tujuan ekspor produk nikel setengah jadi kita didominasi oleh Tiongkok. Namun sayangnya program hilirisasi ini hanya menghasilkan produk setengah jadi dengan kandungan nikel yang rendah seperti NPI (nickel pig iron) dan feronikel,” ujar Wakil Ketua F-PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Mulyanto mengatakan bahwa produk-produk ini memiliki nilai tambah rendah, namun tetap mendapatkan fasilitas pajak ekspor yang bebas dan segudang kemudahan fiskal non fiskal lainnya.
Akibatnya, kata Mulyanto, penerimaan negara menjadi minim dan cadangan nikel menjadi habis.
“Para ahli menyebut cadangan itu tinggal 7 tahun lagi. Seharusnya produk nikel setengah jadi ini dilarang ekspor dan smelter kelas 2 yang hanya menghasilkan produk nikel setengah jadi ditutup,” tegas Anggota Baleg DPR RI ini.
Hari ini, ungkap Mulyanto, karena kasus Blok nikel Mandiodo, beberapa smelter yang kekurangan input mengimpor nikel dari luar negeri.
“Ini lucu. Hilirisasi nikel tapi malah impor nikel dari luar negeri,” kata Legislator dari Dapil Banten 3 ini.
“Jadi, daripada mencurigai para capres, sebaiknya Menteri Bahlil bekerja sungguh-sungguh agar program hilirisasi ini meninggalkan warisan yang baik,” tandas Mulyanto.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mencurigai IMF akan menyusup untuk menghentikan upaya Indonesia dalam melaksanakan hilirisasi. Kecurigaan itu didasarkan pada analisis dari 3 kelompok yang tidak menyukai hilirisasi ala Presiden Joko Widodo.
Pertama, pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan cepat dari impor. Kedua, pengusaha yang sering mengekspor bahan mentah, termasuk nikel. Ketiga, negara-negara yang tidak ingin Indonesia maju, seperti IMF. VN-DAN
