Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani, mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap rencana impor beras untuk kebutuhan hotel, restoran, dan kafe (horeka). Dia menegaskan pentingnya menjaga agar program impor ini tidak dimanfaatkan untuk memasukkan beras konsumsi umum yang dapat mengganggu pasar dalam negeri. Jaelani menekankan bahwa distribusi beras impor harus terkendali dengan baik dan tidak boleh bocor ke pasar umum. Pemerintah perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam segala aspek impor, mulai dari perizinan hingga distribusi.
Dia juga menyoroti perlunya pemerintah berpihak pada kepentingan petani lokal dan tidak mengorbankan ketahanan pangan nasional. Jaelani menegaskan bahwa impor beras hanya seharusnya untuk kebutuhan khusus yang tidak bisa dipenuhi di dalam negeri. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, juga menegaskan bahwa isu impor beras seharusnya diluruskan, karena beras yang diimpor khusus untuk memenuhi kebutuhan restoran tertentu, bukan untuk konsumsi masyarakat luas. Dia menyebut contoh beras khusus seperti beras Jepang untuk restoran Jepang dan beras basmati untuk restoran Arab dan India.
Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam impor beras untuk kebutuhan horeka guna menjaga stabilitas pasar dalam negeri dan mendukung keberlangsungan petani lokal. Jaga ketahanan pangan nasional dengan bijaksana dan pastikan impor beras sesuai dengan kebutuhan yang spesifik.
