Aksi demonstrasi yang berujung kericuhan dan menimbulkan korban jiwa pada akhir Agustus lalu masih menjadi perhatian. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah, menyerukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membuka akses bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, sebagai upaya untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan.
Ikhsan mengecam keputusan DPR yang menutup akses ke gedung parlemen saat aksi demonstrasi oleh mahasiswa, buruh, dan masyarakat. Menurutnya, DPR seharusnya bersifat terbuka sebagai “rumah rakyat”, bukan ditutup rapat dengan pagar tinggi dan gembok. Ia mengkritik bahwa di beberapa negara lain, gedung parlemen bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
Menurutnya, sikap tertutup DPR dapat memicu kemarahan massa dan menghambat mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi mereka, yang berpotensi memicu kekacauan. Ia mengusulkan agar pagar DPR dipangkas dan gerbang dibuka untuk memudahkan akses bagi rakyat, dengan pengawalan oleh pihak kepolisian untuk menjaga ketertiban selama aksi demonstrasi.
Ikhsan menekankan pentingnya DPR untuk kembali pada fungsi utamanya sebagai penyalur aspirasi rakyat. Ia menegaskan bahwa rakyat seharusnya merasa memiliki tempat di gedung parlemen yang dibangun dengan uang mereka sendiri.
