China memperluas sasaran pemberantasan korupsi ke ranah ekonomi digital. Pemerintah dan Partai Komunis China berencana memperkuat pengawasan terhadap penggunaan internet, mata uang virtual, transaksi lintas negara, serta teknologi blockchain yang berpotensi dimanfaatkan untuk praktik korupsi.
Rencana tersebut tercantum dalam dokumen penting yang disahkan pada Kamis pekan sebelumnya melalui Sidang Pleno Kelima Komite Sentral ke-20 Partai Komunis China. Dokumen lengkapnya dipublikasikan oleh kantor berita pemerintah Xinhua pada Minggu, sebagaimana dilaporkan South China Morning Post pada Senin (2/11/2026).
Pengawasan berbasis data besar
Dokumen itu menyerukan penindakan terhadap bentuk-bentuk korupsi yang menggunakan teknologi dan saluran keuangan digital. Internet, mata uang virtual, aliran dana lintas negara, dan blockchain disebut secara khusus sebagai area yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pemberantasan korupsi.
Otoritas pengawas juga diminta memahami pola-pola baru korupsi. Untuk mendeteksi penyimpangan, mereka diarahkan memperkuat penggunaan teknologi digital, termasuk sistem pemantauan berbasis data besar atau big data.
Pengembangan sistem tersebut akan melibatkan data dari berbagai lembaga pemerintah. Selain memperkuat kemampuan deteksi, sistem pengawasan digital itu diharapkan menjadi bagian dari platform pemeriksaan disiplin yang dikembangkan Partai Komunis China.
Dokumen tersebut tidak hanya menyoroti transaksi atau aktivitas yang berkaitan dengan aset kripto. Arahan pengawasan mencakup perubahan pola korupsi yang muncul seiring berkembangnya teknologi digital dan semakin beragamnya jalur perpindahan dana.
Perusahaan teknologi ikut menjadi sasaran
Penguatan pengawasan ini merupakan bagian dari upaya Beijing memperluas kontrol ke sektor teknologi dan ekonomi digital. Perusahaan internet, platform digital, serta perusahaan yang bergerak di bidang inovasi teknologi termasuk pihak yang akan menjadi sasaran peningkatan pengawasan.
Dengan menggabungkan data dari sejumlah lembaga, otoritas pengawas diarahkan untuk membangun cara kerja yang dapat mengikuti pola penyimpangan baru. Fokusnya bukan hanya pada pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga pada kemampuan mengidentifikasi penggunaan teknologi dan jaringan keuangan digital dalam praktik korupsi.
Rencana itu memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi di China ditempatkan beriringan dengan penguatan sistem pengawasan digital. Mata uang virtual, transaksi lintas negara, dan blockchain dipandang sebagai bagian dari perkembangan teknologi serta jalur keuangan yang perlu diawasi dalam kerangka penegakan disiplin dan antikorupsi.
Publikasi dokumen oleh Xinhua menjadi dasar terbukanya arahan tersebut, setelah sebelumnya disahkan dalam sidang pleno Komite Sentral ke-20 Partai Komunis China.





