Pelantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada 1 Oktober 2026 belum disertai pergantian dirinya dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Akibatnya, Bahlil kini memegang dua posisi strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Situasi tersebut mendapat sorotan dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Ia meminta Prabowo segera menentukan pejabat yang memimpin Kementerian ESDM secara definitif agar tanggung jawab koordinasi hilirisasi dan transisi energi tidak bertumpang tindih dengan tugas teknis di sektor energi dan sumber daya mineral.
CBA Dorong Yuliot Tanjung Jadi Menteri ESDM
Uchok mengusulkan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ditetapkan sebagai Menteri ESDM definitif. Menurut dia, pengisian jabatan tersebut akan membuat Bahlil dapat memusatkan perhatian pada tugas barunya sebagai menko, sementara Kementerian ESDM dipimpin oleh pejabat tersendiri.
“Bagi sebagian orang, Bahlil Lahadalia memegang dua jabatan menteri sekaligus terdengar seperti panen raya kekuasaan,” ujar Uchok kepada wartawan, Kamis (8/10/2026).
Ia menilai pembagian kewenangan perlu segera dilakukan, terutama karena Kementerian ESDM menghadapi berbagai persoalan perizinan pertambangan yang membutuhkan proses birokrasi cepat dan kepastian. Uchok bahkan mendesak Prabowo tidak menunda keputusan tersebut.
“Prabowo harus segera mencopot Bahlil dari Menteri ESDM. Setelah mencopot Bahlil, lantik Yuliot Tanjung menjadi Menteri ESDM definitif. Selesai,” tegasnya.
Uchok menggambarkan lambannya proses perizinan pertambangan sebagai persoalan yang harus dibenahi. “Urusan izin tambang yang selama ini jalan lambat seperti kura-kura pincang, bisa lari kencang seperti kijang,” katanya.
Yuliot Disebut Sudah Memahami Lingkungan ESDM
Usulan terhadap Yuliot bukan tanpa alasan. Ia sebelumnya mendampingi Bahlil ketika Bahlil memimpin Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada periode itu, Yuliot menjabat Wakil Kepala BKPM.
Ketika Bahlil berpindah menjadi Menteri ESDM, Yuliot kembali berada di posisi pendamping sebagai Wakil Menteri ESDM. Berdasarkan pengalaman tersebut, Uchok menilai Yuliot tidak memerlukan waktu panjang untuk beradaptasi jika dipercaya memimpin kementerian secara definitif.
Menurut Uchok, pengalaman Yuliot di bidang investasi dan energi dapat menjadi modal untuk melanjutkan pekerjaan di Kementerian ESDM. Ia juga menyoroti kedekatan profesional keduanya yang selama ini kerap terlihat dalam berbagai agenda pemerintahan.
“Selama ini, bagi Bahlil, Yuliot itu keberuntungan. Sekarang berpisah? Maka keberuntungannya pun ikut pergi. Bisa jadi bumerang, yang tadinya menguntungkan, kini justru melukai diri sendiri,” kata Uchok.
Bagi CBA, jabatan ganda Bahlil berpotensi mengganggu konsentrasi kerja. Tugas sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi membutuhkan koordinasi lintas kementerian, sedangkan jabatan Menteri ESDM menuntut pengelolaan langsung atas sektor energi, sumber daya mineral, dan perizinan pertambangan.
Uchok menilai pemisahan jabatan akan memperjelas pembagian tugas: Bahlil berkonsentrasi sebagai Menko, sementara Yuliot memimpin Kementerian ESDM sebagai menteri definitif. Keputusan mengenai apakah Bahlil tetap memegang kedua jabatan atau salah satu posisi diserahkan kepada pejabat lain kini berada di tangan Presiden Prabowo.





