Somasi dari Koalisi KOSPI dan MBG Watch untuk Penyelenggaraan MBG
Oleh: Muhamad Isnur | Koordinator Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI)
JAKARTA, VANUSNEWS.COM | Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI) dan MBG Watch resmi menyampaikan somasi kepada sejumlah pejabat terkait penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penerima somasi antara lain Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia terkait keselamatan penerima manfaat, tata kelola program, serta konstruksi penganggaran MBG dalam APBN 2027.
Permasalahan Ditekankan
Somasi ini menyoroti masalah keracunan yang terjadi akibat MBG serta konstruksi anggaran MBG yang mengganggu anggaran pendidikan. KOSPI dan MBG Watch menilai keracunan ini bukan hanya kesalahan individu, tetapi juga masalah sistematis. Lebih dari 43 ribu anak telah menjadi korban keracunan hingga Agustus 2026.
Anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan MBG, sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Negara harus menjamin keamanan pangan dan pertanggungjawaban yang efektif dalam program ini.
Penggunaan Anggaran Pendidikan
KOPI dan MBG Watch menegaskan pentingnya alokasi anggaran pendidikan sesuai Pasal 31 ayat 4 UUD NRI Tahun 1945, yang menetapkan minimal 20 persen dari APBN untuk pendidikan nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 turut memberikan panduan mengenai penggunaan anggaran pendidikan.
Koalisi mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG dan memisahkan anggaran MBG dari pendidikan dalam RAPBN 2027.
Tuntutan dan Langkah Selanjutnya
KOPI dan MBG Watch memberikan waktu 7×24 jam kepada pejabat terkait untuk menanggapi tuntutan mereka. Jika tidak ada respons yang memadai, koalisi akan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Artikel ini bersumber dari vanusnews.com
