Pangandaran Siap Hadapi Tantangan Keuangan di Akhir Tahun
Pada tanggal 8 Agustus 2026, Kabupaten Pangandaran bersiap menghadapi potensi gagal bayar dengan langkah preventif yang tegas. Diskusi panjang di DPRD Pangandaran menjadi momen penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.
Komisi IV DPRD Pangandaran Evaluasi KUA dan PPAS Secara Ketat
Komisi IV DPRD Pangandaran di bawah kepemimpinan Jalaludin meneliti Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan tahun 2026. Anggota DPRD bersama OPD memeriksa setiap detail anggaran untuk memastikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.
Jalaludin menekankan pentingnya disiplin anggaran sebagai pembelajaran berharga dari pengalaman masa lalu. Menetapkan belanja tanpa pertimbangan pendapatan yang realistis hanya akan memperburuk masalah utang daerah.
Pentingnya Efisiensi Anggaran Tanpa Mengorbankan Pelayanan Dasar
Meskipun dalam situasi fiskal yang ketat, Komisi IV menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan dasar masyarakat. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh terganggu.
Legislator Pangandaran meyakini bahwa APBD Perubahan 2026 harus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Setiap pengeluaran harus didedikasikan untuk meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.
Dengan langkah pencegahan yang diambil, Pangandaran siap menghadapi tantangan fiskal dengan kewaspadaan dan tanggung jawab. Semua pihak bertekad untuk menjaga stabilitas keuangan daerah agar terhindar dari masalah gagal bayar yang merugikan.
