Mahdalena Desak Pemerintah Usut Tuntas Mafia Badal Haji dan DAM
Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena, menekankan pentingnya pemerintah untuk bertindak tegas dan memperketat pengawasan terhadap praktik penipuan dalam pelaksanaan badal haji dan pembayaran DAM. Desakan ini muncul setelah ditemukannya dugaan praktik penipuan yang merugikan jemaah haji dengan jumlah transaksi mencapai Rp1,4 miliar.
Penipuan Mengatasnamakan Ibadah
Sejumlah jemaah melaporkan bahwa mereka tidak menerima bukti bayar atau sertifikat resmi setelah menyetor uang sebesar 720 riyal melalui saluran resmi Adahi. Mahdalena menegaskan bahwa modus penipuan yang mengatasnamakan kesucian niat ibadah para jemaah harus ditindak tegas.
Pembiaran terhadap praktik mafia haji ini dapat merusak tata kelola dan kredibilitas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Oleh karena itu, Mahdalena meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengusut kasus ini hingga tuntas.
Perlindungan bagi Para Jemaah
Mahdalena menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap para pelaku penipuan untuk memberikan efek jera dan menjamin keamanan serta kenyamanan ibadah para jemaah di tanah suci. Menurutnya, negara harus memberikan perlindungan yang optimal bagi seluruh jemaah haji dari praktik ilegal yang merugikan.
Dengan mengusut tuntas kasus ini, diharapkan tidak ada lagi praktik penipuan dalam pelaksanaan ibadah haji di masa mendatang. Keselamatan dan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan ibadah harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan haji di Indonesia.
