Seragam Dinas Miliaran di Papua Disorot oleh CBA
Jakarta, VANUSNEWS.COM | Alokasi anggaran pengadaan pakaian dinas di sejumlah pemerintah provinsi di Tanah Papua menjadi perbincangan hangat setelah terungkap bahwa angka tersebut mencapai miliaran rupiah dalam dua tahun anggaran berturut-turut, yaitu 2025 dan 2026.
Menurut Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, besarnya dana yang dialokasikan untuk pembelian seragam tersebut memang memerlukan perhatian dari pihak penegak hukum.
Alokasi Anggaran pada Tahun 2025
Pada tahun 2025, Provinsi Papua Tengah menjadi yang tertinggi dengan anggaran sebesar Rp9,4 miliar untuk pengadaan pakaian dinas. Disusul oleh Provinsi Papua Barat sebesar Rp4,3 miliar dan Papua Selatan sebesar Rp3,5 miliar.
Provinsi Papua sendiri mengalokasikan dana sebesar Rp3,3 miliar, Papua Barat Daya Rp2,2 miliar, dan Papua Pegunungan sejumlah Rp727,5 juta untuk seragam dinas.
Perkembangan Anggaran Tahun 2026
Pada tahun anggaran 2026, Papua Tengah kembali menjadi yang terbesar dengan alokasi dana mencapai Rp4,9 miliar. Sementara Papua menempati posisi kedua dengan anggaran sekitar Rp3 miliar.
Papua Barat berada di peringkat ketiga dengan anggaran Rp2,76 miliar, diikuti oleh Papua Barat Daya Rp2,74 miliar, Papua Pegunungan Rp1,5 miliar, dan Papua Selatan sebesar Rp964,67 juta.
Penegasan CBA dan Panggilan untuk Kejaksaan Agung
Uchok Sky menyatakan bahwa ketidakhadiran rincian jumlah setel pakaian dinas yang akan dibeli dalam dokumen pengadaan menjadi sesuatu yang patut dipertanyakan. Hal ini mengundang kecurigaan terhadap proses penganggaran yang berjalan.
Sebagai respons atas hal ini, CBA mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melakukan investigasi mendalam terhadap pengadaan seragam dinas di pemerintah provinsi di Papua.
Uchok berharap langkah hukum dapat mengoptimalkan transparansi penggunaan anggaran daerah dan memastikan bahwa pengeluaran tersebut sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Di samping itu, ia juga berpendapat bahwa anggaran daerah seharusnya diutamakan untuk pembangunan sektor-sektor yang langsung berdampak pada kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dengan turunnya Kejaksaan Agung ke Papua, diharapkan penggunaan anggaran untuk seragam dinas tidak lagi hanya menjadi simbol kesewenangan birokrasi, melainkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi warga Papua.
