Menteri ESDM Respons Keluhan Kadin China ke Prabowo Subianto
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan tanggapan terhadap surat protes yang dikirimkan Kamar Dagang China di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut menyoroti sejumlah permasalahan terkait kebijakan sektor pertambangan dan investasi yang menuai sorotan.
Penjelasan Langsung dari Menteri Bahlil
Bahlil mengungkapkan bahwa dia telah berkomunikasi secara langsung dengan perwakilan Kadin China maupun Duta Besar China di Jakarta untuk memberikan klarifikasi atas berbagai isu yang dipermasalahkan.
“Beberapa sudah komunikasi sama saya, dubesnya sudah ngobrol sama saya. Saya sudah memberikan penjelasan dengan baik,” jelas Bahlil kepada awak media.
Meskipun demikian, Bahlil menyatakan bahwa dia belum menerima atau membaca surat resmi yang dikirimkan kepada Presiden.
“Belum dapat suratnya,” ujarnya singkat.
Sorotan atas Regulasi dan Biaya Produksi
Surat yang disampaikan Kadin China mengangkat sejumlah persoalan penting terkait kebijakan pemerintah. Di antaranya adalah kenaikan royalti mineral dan pajak, kewajiban Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), serta pemangkasan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel.
Selain itu, pengawasan ketat terhadap sejumlah proyek perusahaan China, pengetatan visa kerja, ancaman pencabutan insentif kendaraan listrik, revisi Harga Patokan Mineral (HPM), hingga perubahan kebijakan yang dianggap mendadak juga menjadi perhatian dalam surat tersebut.
Kesepakatan Keseimbangan Kepentingan
Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus berkomunikasi dengan pelaku usaha guna memastikan kebijakan yang diambil sejalan dengan kepentingan nasional sekaligus mendorong keberlanjutan investasi. Adanya kesepakatan yang seimbang diharapkan dapat menjaga stabilitas industri, ekspor, lapangan kerja, dan investasi di sektor hilirisasi nasional.
