TII Kritik Penambahan Jabatan Komunikasi di Istana
JurnalPatroliNews – Jakarta – The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengkritik langkah Presiden Prabowo Subianto yang menambah jabatan baru di bidang komunikasi dalam reshuffle kelima Kabinet Merah Putih.
Penambahan jabatan tersebut adalah Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi yang kini ditempati oleh Hasan Nasbi.
Penilaian TII Terhadap Langkah Penambahan Jabatan Komunikasi
Sebelumnya, Hasan menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), posisi yang selama ini bertugas mengelola komunikasi strategis pemerintah.
Peneliti Bidang Hukum TII, Christina Clarissa Intania, menilai penambahan jabatan tersebut tidak serta-merta menjadi solusi atas persoalan komunikasi publik pemerintah yang selama ini dinilai masih lemah.
“Terkait komunikasi pemerintah, sebetulnya tidak perlu lagi ada perubahan dalam struktur untuk memperbaiki komunikasi pemerintah,” ujar Clarissa.
Menurutnya, tantangan utama bukan terletak pada struktur organisasi, melainkan pada kualitas penyampaian kebijakan, perencanaan komunikasi, serta respons pemerintah terhadap kritik publik.
“Mulai dari cara menjelaskan kebijakan, perencanaan, dan merespons kritik masih menjadi hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah,” lanjutnya.
Clarissa menegaskan, meskipun upaya memperbaiki komunikasi pemerintah memang penting, penambahan jabatan baru tidak menjamin komunikasi publik akan otomatis menjadi lebih baik.
Menurutnya, optimalisasi seharusnya dapat dilakukan melalui pejabat dan instrumen yang sudah ada tanpa perlu menambah struktur baru yang justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Kritik Terhadap Reshuffle Kelima Kabinet Merah Putih
Kritik tersebut menambah sorotan terhadap reshuffle kelima Kabinet Merah Putih yang dinilai sejumlah pengamat tidak hanya menyangkut pergantian personel, tetapi juga mencerminkan evaluasi terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan, termasuk dalam aspek komunikasi publik di Istana.
