Sorotan terhadap kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto akhir-akhir ini semakin meningkat di tengah masyarakat. Berbagai agenda mulai dari pertemuan bilateral, partisipasi dalam forum internasional, hingga dialog dengan pemimpin negara lain hampir selalu mewarnai pemberitaan. Fenomena ini seringkali menimbulkan pertanyaan di tengah publik terkait urgensi dan hasil nyata dari diplomasi yang dilakukan kepala negara.
Di banyak kanal media sosial, suara kritis masyarakat bermunculan. Mereka bertanya-tanya tentang frekuensi kepergian presiden ke luar negeri, bahkan sering mempertanyakan manfaat langsung yang diperoleh Indonesia dari aktivitas tersebut. Respon semacam ini sangat lumrah mengingat masyarakat lebih mudah menilai kebijakan yang berdampak konkret, seperti pembangunan fisik daripada upaya diplomasi yang kerap berlangsung secara tidak kasat mata.
Namun demikian, di tengah kondisi dunia yang tidak menentu dengan munculnya berbagai ketegangan geopolitik dan dinamika ekonomi internasional, diplomasi menjadi faktor krusial untuk menjaga kepentingan nasional. Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun masa pemerintahannya, Prabowo telah melakukan sejumlah lawatan internasional yang mencerminkan semakin aktifnya posisi Indonesia dalam konstelasi global yang kompetitif.
Perdebatan mengenai urgensi strategi diplomasi Indonesia juga menjadi topik pembahasan dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia bersama mahasiswa serta para pakar di Universitas Indonesia. Moderator acara, Anggy Pasaribu, menyoroti adanya jurang pemahaman antara aktivitas diplomasi pemerintah dan persepsi masyarakat luas. Ia menggarisbawahi bahwa sebagian besar publik memang menyadari peningkatan peran Indonesia, tetapi kurang memahami konteks dan alasan di balik kebijakan tersebut.
Anggy menegaskan bahwa dunia saat ini sedang berada dalam masa penuh ketidakpastian. Persaingan adidaya seperti Amerika Serikat dan Tiongkok semakin terlihat jelas, konflik Ukraina-Rusia masih berlanjut, dan ketegangan di Timur Tengah turut mengancam stabilitas ekonomi global. Dampak problematika geopolitik tersebut terasa dalam keseharian masyarakat, mulai dari fluktuasi harga energi, gangguan rantai pasokan, hingga peluang kerja yang semakin tidak pasti.
Pada kesempatan lain, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menegaskan bahwa makin terang-terangan fragmentasi geopolitik justru memaksa Indonesia untuk bersikap aktif. Ia menanyakan, jika negara berkembang seperti Indonesia hanya menunggu dan mengamati, maka risiko bagi kepentingan nasional akan semakin besar. Pendekatan bebas aktif yang sejak lama dianut Indonesia kini diterapkan secara lebih luwes, dengan memperhatikan fleksibilitas hubungan antarnegara.
Strategi diplomasi Indonesia saat ini menurut penjelasan Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, tak sekadar membangun jejaring eksternal, tapi juga memprioritaskan memperkuat kemampuan dalam negeri sebagai pelindung dari guncangan global. Konsep resilience-based hedging diadopsi agar orientasi kebijakan luar negeri tidak membuat Indonesia rentan terhadap dampak eksternal. Melalui kehadirannya di forum-forum global seperti G20, ASEAN, hingga BRICS, Indonesia berupaya menjaga ruang geraknya dan memastikan kepentingan strategis tetap terjaga di tengah rivalitas dunia yang semakin kuat.
Hanya saja, lanjut Broto, upaya masif pemerintah di tingkat global tersebut jarang dikomunikasikan utuh ke masyarakat. Media banyak menyorot sisi seremonial, mulai dari jadwal acara hingga dokumentasi foto pertemuan, tanpa memberikan pemahaman mendalam mengenai fokus dan tujuan strategis diplomasi yang dijalankan.
Masalah komunikasi menjadi sorotan utama. Menurut Anggy, kendala utamanya ada pada penyampaian pesan yang kerap terlalu elitis dan penuh jargon teknis. Di era digital sekarang, di mana opini masyarakat cepat terbentuk lewat narasi yang sederhana dan viral, pemerintah harus mampu merangkul publik dengan penjelasan yang relevan dan mudah dicerna. Diplomasi tidak boleh berhenti di kalangan elite atau sekadar menjadi berita di media, melainkan juga harus menyentuh narasi sehari-hari masyarakat.
Keberhasilan diplomasi, seperti dikatakannya, tidak hanya tergantung diakui dunia internasional, namun juga tergantung pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap langkah diplomasi tersebut. Pemerintah perlu menyiapkan juru bicara efektif yang tidak hanya menginformasikan agenda yang dijalankan, tetapi juga menjelaskan mengapa langkah itu penting serta bagaimana dampaknya terhadap stabilitas ekonomi, investasi, kesejahteraan, dan keamanan nasional.
Hal serupa berlaku di dunia maya. Kehadiran digital negara perlu menekankan substansi, bukan sekadar banyaknya jumlah unggahan atau tagar yang viral. Bila narasi yang dibangun hanya defensif atau mengedepankan polarisasi, masyarakat akan semakin jauh memahami maksud dan misi diplomasi negara.
Diplomasi Indonesia di era saat ini menghadapi tantangan ganda: memastikan Indonesia tetap aman dan diperhitungkan di ranah internasional, serta membangun komunikasi yang transparan dan proaktif kepada publik. Hanya dengan cara inilah keaktifan Indonesia di panggung dunia tak hanya menjadi headline, tapi juga dipahami dan didukung oleh rakyatnya sendiri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
