Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyuarakan perlunya langkah mitigasi yang tepat dan terukur dari pemerintah terkait potensi dampak dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan gas elpiji 12 kilogram. Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, menilai kebijakan ini berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat jika tidak diantisipasi dengan cermat. Dia menekankan pentingnya fokus pada upaya pengembangan energi alternatif untuk meredam dampak lanjutan kenaikan harga energi.
Selain itu, Sartono juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penetapan harga energi. Dia menekankan pentingnya ketersediaan pasokan energi, termasuk BBM dan elpiji subsidi, untuk mencegah ketidakstabilan di masyarakat. Komunikasi publik yang jelas juga dipandang sebagai faktor krusial dalam mempertahankan stabilitas. Sartono meyakini bahwa dampak terhadap daya beli masyarakat dapat dikendalikan dengan langkah mitigasi yang tepat.
Meskipun memahami langkah pemerintah dalam menyesuaikan harga, Sartono menegaskan pentingnya kebijakan pendukung yang efektif untuk mencegah tekanan ekonomi yang lebih luas. Dia menyoroti bahwa perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan harus dipastikan dalam mengelola dampaknya. Yang terpenting, menurutnya, adalah bagaimana pemerintah dapat memastikan keberpihakan kepada masyarakat yang rentan. Fluktuasi harga energi global juga disoroti sebagai faktor penting yang memengaruhi kebijakan harga di dalam negeri.
