DPR Soroti Dampak Kenaikan BBM Terhadap Rumah Tangga dan Inflasi

by

Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang mulai berlaku sejak 18 April 2026 disebabkan oleh fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ateng Sutisna dari Komisi XII DPR RI Fraksi PKS menyoroti bahwa produk BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mengikuti aturan pasar dan pertimbangan ekonomi. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa harga minyak mentah Indonesia (ICP) antara USD 80–85 per barel, dengan nilai tukar rupiah di atas Rp16.000 per dolar AS. Hal ini meningkatkan biaya impor energi nasional, karena Indonesia masih menjadi net importir minyak.

Dalam konteks konsumsi BBM di Indonesia, yang mencapai lebih dari 1,5 juta barel per hari, sementara produksi lokal hanya sekitar 600–700 ribu barel per hari, terlihat bahwa negara masih sangat tergantung pada impor minyak. Ketergantungan ini membuat harga BBM dalam negeri sangat sensitif terhadap kondisi global. Namun, Ateng menekankan bahwa efek kenaikan harga BBM terhadap masyarakat harus diperhatikan dengan serius, agar tidak memberatkan biaya hidup.

Keberadaan harga BBM yang rentan terhadap gejolak global mempengaruhi kontribusi sektor transportasi terhadap inflasi, yang bisa melebihi 20 persen saat terjadi penyesuaian harga energi. Ateng mengingatkan bahwa perubahan harga energi global berpotensi mempengaruhi biaya distribusi, yang dapat menyusutkan daya beli masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah diminta untuk mengantisipasi gejolak harga energi dengan baik dan menjaga perlindungan terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.

Selain itu, Ateng mendorong pemerintah untuk memanfaatkan kesempatan penyesuaian harga BBM untuk mempercepat pembangunan transportasi publik yang murah, aman, dan nyaman. Dengan memiliki pilihan mobilitas yang terjangkau dan efisien, ketergantungan terhadap BBM bisa dikurangi, serta memberikan solusi konkret dalam hal transportasi publik di kota-kota besar di Indonesia. Saat ini, kontribusi angkutan umum terhadap mobilitas masih terbatas, sehingga penting untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik guna mengurangi ketergantungan pada BBM.

Source link