Pengelolaan anggaran kendaraan dinas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi sorotan terkait perbedaan kebijakan antara pembelian mobil untuk Sekretariat Jenderal (Setjen) dan sistem sewa untuk Menteri. Pada tahun 2024, Setjen ESDM mengalokasikan dana sebesar Rp1,7 miliar untuk membeli dua unit kendaraan dinas dengan harga yang tinggi, sekitar Rp869 juta per unit. Sedangkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memilih sistem sewa dengan biaya Rp35 juta per bulan atau sekitar Rp420 juta per tahun pada tahun 2025—yang jauh lebih rendah dari pembelian mobil Setjen.
Pengamat dari Center For Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, menilai kebijakan ini tidak konsisten dan menunjukkan ketidaklaziman dalam pengelolaan anggaran negara. Perubahan kebijakan yang dinamis selama beberapa tahun terakhir menunjukkan ketidakpastian dalam perencanaan anggaran kendaraan dinas di lingkungan ESDM.
Jajang juga mempertanyakan prioritas dalam internal kementerian, apakah nilai fasilitas untuk jabatan Sekjen lebih tinggi daripada Menteri. Ia menekankan pentingnya transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengadaan kendaraan dinas demi menghindari persepsi negatif di publik terkait tata kelola keuangan yang transparan. Meskipun belum ada penjelasan resmi dari Kementerian ESDM terkait perbedaan kebijakan, polemik ini diyakini akan menarik perhatian publik dalam konteks akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara yang transparan.
