Tiongkok telah menerapkan kontrol ketat terhadap mata uang kripto dan perdagangan aset digital spekulatif. Namun, negara tersebut juga menggalakkan penggunaan teknologi blockchain dalam sektor keuangan dan infrastruktur data. Pada Oktober 2019, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengakui teknologi blockchain sebagai “terobosan” penting untuk inovasi teknologi inti, serta mendorong percepatan pengembangan aplikasi berbasis blockchain dan integrasinya dalam ekonomi nyata. Biro Pajak Shenzhen juga meluncurkan sistem faktur elektronik blockchain pertama di Tiongkok pada April 2021. Meskipun demikian, pada bulan September tahun yang sama, Tiongkok mengeluarkan larangan nasional terhadap transaksi dan penambangan kripto sebagai bagian dari penindakan yang lebih luas di berbagai instansi pemerintah. Dengan larangan tersebut, Tiongkok masih dikenal sebagai negara penambangan Bitcoin (BTC) terbesar ketiga di dunia, menyumbang 11,7% dari hashrate global pada bulan Januari 2026, menurut data dari Compass Mining.
Otoritas Pajak China Minta Bank Manfaatkan Blockchain
