Komisi V DPR RI mendorong pemerintah segera melakukan asesmen menyeluruh terhadap kerusakan infrastruktur akibat gempa yang mengguncang Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pemulihan, terutama pada fasilitas vital yang menunjang aktivitas masyarakat. Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera turun melakukan pendataan kerusakan serta menetapkan langkah perbaikan prioritas.
Selain itu, ia juga mendorong Kementerian Perhubungan untuk memastikan seluruh infrastruktur transportasi, seperti pelabuhan dan bandara, tetap dalam kondisi aman dan operasional. Pemeriksaan menyeluruh terhadap landasan pacu (runway) dan dermaga pascagempa dinilai krusial guna menjaga kelancaran distribusi logistik ke wilayah terdampak. Komisi V akan memastikan seluruh langkah penanganan dilakukan secara optimal, dengan koordinasi yang kuat dan fokus utama pada perlindungan masyarakat, ujar Edi kepada wartawan.
DPR akan terus mengawal kinerja kementerian dan lembaga terkait agar penanganan bencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Politikus PDI Perjuangan itu juga berharap penanganan gempa dilakukan secara komprehensif, mulai dari tahap tanggap darurat hingga pemulihan jangka panjang. Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,6 sebelumnya mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara, menyebabkan dampak kerusakan di sejumlah titik.
Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan percepatan pemulihan, sekaligus memastikan keselamatan warga di tengah potensi gempa susulan yang masih perlu diwaspadai. Jadi, langkah-langkah penanganan pasca-gempa harus diimplementasikan dengan cermat dan segera untuk memulihkan infrastruktur yang rusak dan memastikan keamanan masyarakat yang terdampak. Dengan demikian, Indonesia dapat bangkit kembali dengan kuat setelah bencana alam yang mengguncang.
