Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Eddy Soeparno, memberikan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat transisi energi nasional di tengah tekanan krisis energi global. Menurut Eddy, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam menghadapi dinamika geopolitik internasional yang tidak menentu.
Konflik di Timur Tengah telah menyebabkan lonjakan harga energi, memberikan peringatan bahwa ketahanan energi nasional Indonesia masih rentan terhadap gangguan eksternal. Ketergantungan terhadap impor energi, terutama LPG, minyak mentah, dan kerosene, membuat Indonesia rentan ketika pasokan global terganggu.
Eddy menyoroti pentingnya percepatan konversi dari penggunaan LPG ke kompor induksi berbasis listrik untuk rumah tangga sebagai solusi jangka menengah. Selain itu, ia juga mendukung rencana pemerintah untuk pensiun dini pembangkit listrik berbasis diesel karena dianggap tidak efisien dan berkontribusi besar terhadap emisi karbon.
Dalam hal regulasi, Eddy mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) serta revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan untuk mendukung kebijakan transisi energi secara menyeluruh. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat payung hukum transisi energi agar arah kebijakan lebih jelas dan berkelanjutan.
