Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah pompa bensin swasta seperti Shell tidak hanya sekadar masalah distribusi biasa, tetapi juga merupakan bukti nyata ketidaksiapan kebijakan energi pemerintah dalam menghadapi tekanan krisis global. MPP PKS, Mulyanto, berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya memberikan kemudahan kepada SPBU swasta untuk melakukan impor mandiri guna mengurangi tekanan terhadap SPBU Pertamina dan BBM bersubsidi.
Di tengah lonjakan harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik, Mulyanto menilai bahwa kebijakan yang membatasi pasokan BBM, termasuk dalam hal impor oleh badan usaha swasta, seharusnya direvisi. Menurutnya, pendekatan yang sentralistik tidak relevan dengan situasi krisis energi saat ini, dan mengharuskan pelaku usaha untuk bergantung pada Pertamina tanpa memiliki fleksibilitas dalam impor BBM secara langsung.
Mulyanto juga menyoroti dampak dari gangguan pasokan BBM swasta terhadap masyarakat, yang akhirnya akan mengarah pada peningkatan konsumsi BBM bersubsidi dan berpotensi memberatkan APBN. Dia menekankan pentingnya diversifikasi pasokan energi dan keberagaman entitas yang terlibat dalam distribusi energi nasional, untuk mengurangi risiko sistemik yang lebih besar.
Dalam menghadapi krisis energi global, Mulyanto mendorong pemerintah untuk memberikan ruang kepada badan usaha swasta untuk mengimpor BBM secara langsung dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel. Ketergantungan pada satu entitas saja dianggap tidak berkelanjutan dan dapat meningkatkan risiko sistemik yang lebih besar. Mulyanto memperingatkan bahwa kegagalan dalam membaca situasi ini dapat berujung pada krisis yang lebih luas, seperti kelangkaan BBM, lonjakan subsidi, dan tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Sebagai penutup, Mulyanto menegaskan bahwa pemerintah perlu segera menyesuaikan kebijakan energi dengan realitas krisis global, agar rakyat tidak menjadi korban dari dampak kebijakan yang tidak adaptif dan responsif. Dengan begitu, diharapkan stabilitas pasokan energi nasional dapat terjaga dan krisis tidak melebar.
