Krisis iklim merupakan ancaman serius yang dihadapi dunia, termasuk Indonesia, bukan hoaks seperti yang diyakini beberapa kalangan. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan hal ini dalam pidato kuncinya di acara diseminasi penelitian yang diadakan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dengan tema Lanskap Perubahan Iklim: Refleksi Kritis dan Relasi Pusat-Daerah. Menurut Eddy, kita sekarang berada dalam kondisi krisis iklim yang sangat mengganggu, sebanding dengan revolusi AI, perubahan geopolitik, atau bahkan pandemi Covid-19 yang telah mempengaruhi tata kehidupan global.
Suhu rata-rata global telah melebihi ambang kenaikan 1,5 derajat Celsius dalam dua tahun terakhir dibandingkan dengan era sebelum revolusi industri. Dampak dari perubahan iklim ini telah jelas terlihat dari meningkatnya bencana hidrometeorologi di berbagai daerah Indonesia, seperti banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Eddy mengingatkan bahwa bencana ini tidak hanya berdampak pada keselamatan masyarakat, tetapi juga menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengganggu stabilitas pangan, dan memerlukan anggaran fiskal yang lebih besar. Menyoroti peningkatan emisi karbon dan gas rumah kaca dari berbagai sektor seperti transportasi, pembangkit listrik, industri, dan rumah tangga, Eddy mengungkap bahwa Jakarta sering kali menjadi kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia.
Deforestasi dan degradasi lahan juga menjadi sorotan Eddy, dengan alih fungsi hutan yang memperparah krisis ekologis karena mengurangi kemampuan alam dalam menyerap karbon. Ia berpendapat bahwa tata kelola kebijakan yang sejalan sangat penting dalam penanganan krisis iklim, dengan orkestrasi kebijakan yang harmonis, kejelasan kebijakan, konsistensi kebijakan, dan koordinasi kebijakan sebagai kunci untuk mencegah dampak dari krisis iklim.
