Program Gerakan Pangan Murah (GPM) kembali menjadi sorotan, kali ini dipinta untuk tidak hanya menjadi rutinitas kendali harga, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian negara terhadap masyarakat yang terdampak bencana, terutama di wilayah Sumatera yang sering dilanda bencana hidrometeorologi. Penetapan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun anggaran 2026 pada akhir Januari lalu diharapkan dapat memberikan perhatian lebih besar kepada masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, merespons rencana holding pangan ID Food yang akan menggelar GPM di 420 titik di seluruh Indonesia sebagai langkah antisipasi lonjakan kebutuhan pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Namun, ada kekhawatiran terkait daerah-daerah tertentu di Sumatera yang dinilai masih minim titik GPM. Misalnya, di Aceh hanya dua lokasi direncanakan, Sumatera Utara empat titik, dan Sumatera Barat sembilan titik.
Menanggapi hal ini, Alex mengingatkan bahwa kondisi lapangan menunjukkan ribuan warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tengah mengalami musibah bencana hidrometeorologi, sehingga lokasi GPM perlu diperbanyak di daerah-daerah tersebut. Dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI, Alex juga menyoroti ketimpangan distribusi GPM antara daerah perkotaan dan daerah tujuan mudik, seperti Jakarta yang mendapatkan 65 titik dibandingkan Jawa Tengah yang hanya 45 titik, padahal sebagian besar penduduk Jakarta mudik ke Jawa Tengah saat libur Lebaran.
Selain itu, Alex juga berharap agar penyaluran bantuan pangan kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2026 seperti beras dan minyak goreng dapat lebih cepat dilakukan, terutama ke wilayah dengan kondisi geografis sulit seperti Papua. Kecepatan distribusi bantuan penting untuk menghindari penundaan yang dapat merugikan masyarakat. Rapat kerja Komisi IV DPR RI tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait seperti Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta jajaran ID Food dan Bulog.
